Biografi tjahjo kumolo

Biografi tjahjo kumolo


 

Tjahjo kumolo lahir di solo,jawa tengah 1 desember 1957yang menjabat sebagai menteri dalam negeri  ,

Tjahjo Kumolo adalah seorang politikus Indonesia yang bernaung di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pria yang akrab disapa Tjahjo ini lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 1957. Ia mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi di kota Semarang. Setelah lulus SMA, ia memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia berhasil meraih gelar sarjana hukum di tahun 1985 dari universitas tersebut.

Semasa kuliah, Tjahjo telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi. Ketika ia berusia 25 tahun, ia sudah ditunjuk untuk menduduki jabatan Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah dari tahun 1983 hingga 1985. Lalu ia pun kembali terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Dati I Jawa Tengah periode 1985-1988 dan Sekretaris Jenderal KNPI Dati I Jawa Tengah untuk periode 1987-1990.

Tjahjo mulai berkecimpung dalam kancah politik nasional saat ia menjadi Anggota Komisi II, III dan Anggota BKSAP DPR RI (1987,1992) dan Ketua Umum DPP KNPI di tahun 1990-1993. Tjahjo kemudian aktif menjabat sebagai Direktur SDM Litbang DPP PDIP tahun 1999 sampai 2002.

Setelah itu, ia bertugas sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI (1999-2002) dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI (2002-2003). Pada Pemilu tahun 2004, ia terpilih menjadi Anggota Komisi XI dan Anggota BKSAP DPR RI (2004-2008), Ketua Fraksi PDIP DPR RI (2004-2009), dan Wakil Ketua Tim Lumpur Sidoarjo DPR-RI (2006-2007). Dalam Pemilu 2009, Tjahjo kembali menduduki posisi sebagai Anggota DPR dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI periode 2009-2014.

Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Koordinator GKSB Indonesia-Jepang (2009-2010). Pada Kongres III PDIP, Ketua Umum PDIP  Megawati Soekarnoputri menunjuk Tjahjo sebagai Sekretaris Jenderal PDIP (2010-2015) menggantikan Pramono Anung yang sudah menduduki posisi Wakil Ketua DPR (2014-2019).

“Opini kami tentang kementrian dalam negeri yang di pegang oleh tjahjo kumolo kurang begitu baik karna di percaya jokowi untuk memegang kementerian dalam negeri  namun di duga masuk kedalam mentri yang mempunyai rapor merah”

Sumber biografi ;    http://profil.merdeka.com/indonesia/t/tjahjo-kumolo/

SHU Laba / Rugi

SHU Laba / Rugi

 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam satu tahun buku. Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut pasal 45 UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut.

(a). SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

(b). SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan

 oleh masing-masing anggota dalam koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian

dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

(c). Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

  Informasi Dasar Penghitungan SHU.

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut.

a.         SHU Total Koperasi pada satu tahun buku.

b.         Persentase bagian SHU anggota.

c.         Total simpanan seluruh anggota.

d.         Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.

e.         Jumlah simpanan per anggota.

f.          Omzet atau volume usaha per anggota.

g.         Persentase bagian SHU untuk simpanan anggota.

h.         Persentase bagian SHU untuk transaksi usaha anggota.

Makna dari istilah-istilah tersebut:

a.       SHU total koperasi

Adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (profit after tax). Informasi ini diperoleh dari neraca atau laporan laba-rugi koperasi.

b.      Transaksi anggota

Adalah kegiatan ekonomi (jual-beli barang atau jasa), antara anggota koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai sekaligus pelanggan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian) koperasi dari buku transaksi ushaa anggota.

c.       Partisipasi modal

Adalah kontribusi anggota dalam memberi modal pada koperasi, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Informasi ini diperoleh dari buku simpanan anggota.

d.      Omzet atau volume usaha

Adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.

e.       Persentase bagian SHU untuk simpanan anggota

Adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk modal anggota.

f.       Persentase bagian SHU untuk transaksi usaha anggota

Adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

Rumus Pembagian SHU

Acuan dasar untuk SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dalam penjelasannya menjelaskan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu sebagai berikut.

a.        SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik sekaligus investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b.      SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut.

(1)      Cadangan Koperasi

(2)      Jasa Anggota

(3)      Dana Pengurus

(4)      Dana Karyawan

(5)      Dana Pendidikan

(6)      Dana Sosial

(7)      Dana untuk Pembangunan Lingkungan

 Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Dalam koperasi, anggota berfungsi ganda, yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus pelanggan (customer). Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor, anggota berhak menerima hasil investasinya. Di sisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Seiring dengan prinsip-prinsip koperasi, maka anggota berhak menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya.

Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut.

a.         SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

b.         SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

c.         Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

d.         SHU anggota dibayar secara tunai.

Sumber : http://dayatdayatdayat.blogspot.com/2012/11/sisa-hasil-usaha-koperasi.html

PERMODALAN DALAM KOPERASI

PERMODALAN DALAM KOPERASI

ARTI MODAL DALAM KOPERASI

Modal  merupakan sejumlah dana yang akan digunakan  untuk melaksanakan usaha – usaha Koperasi.Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas Koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. simpanan sebagai istilah penamaan modal koperasi pertama kali digunakan dalam UU 79 tahun 1958, yaitu UU koperasi pertama setelah kemerdekaan. Sejak saat itu sampai sekarang modal koperasi adalah simpanan.

SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI  (UU NO. 12/1967)

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota  untuk diserahkan kepada Koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota Koperasi tersebut dan jumlahnya sama  untuk semua anggota. Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota yang membayarnya kepada Koperasi pada waktu-waktu tertentu.
Simpanan Sukarela adalah simpanan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan –peraturan khusus.
Menurut UU no 12. tahun 1967, sumber permodalan untuk koperasi adalah sebagai berikut:

a. Simpanan pokok
Sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, besarnya sama untuk semua anggota, tidak dapat diambil selama anggota, menanggung kerugian.

b. Simpanan wajib
Simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu, ikut menanggung kerugian.

c. Simpanan sukarela
adalah simpanan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.

SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI  (UU No. 25/1992)

Modal sendiri (equity capital) , bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi/hibah. Modal pinjaman ( debt capital), bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

DISTRIBUSI CADANGAN KOPERASI

Pengertian dana cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa  hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.Sesuai Anggaran  Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa  25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan.Menurut UU No. 25/1992, SHU yang diusahakan oleh anggota dan yang diusahakan oleh bukan anggota, ditentukan 30 % dari SHU tersebut disisihkan untuk  Cadangan.Distribusi CADANGAN  Koperasi antara lain dipergunakan untuk:Memenuhi kewajiban tertentu Meningkatkan jumlah operating capital koperasi Sebagai jaminan untuk kemungkinan – kemungkinan rugi di kemudian hari Perluasan usaha.

Cadangan menurut UU no. 25/1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai anggaran dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh drai usaha anggota disisihkan untuk cadangan, sedangkan SHU yang bukan berasal dari usaha anggota sebesar 60% disisihkan untuk cadangan.Menurut UU no. 25/1992 SHU yang diusahakan oleh anggota dan yang diusahakan oleh buukan anggota, ditentukan 30% dari SHU tersebut untuk cadangan.
Manfaat dari distribusi cadangan koperasi antara lain dipergunakan sebagai berikut :

1.      Memenuhi kewajiban tertentu
2.      Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
3.      Sebagai jaminan untuk kemungkinan-kemungkinan rugi dikemudian hari
4.      Perluasan usaha.


sumber ; https://elianggra.wordpress.com/2013/11/19/291/

SEJARAH & PRINSIP KOPERASI

-Sejarah koperasi dunia

Gerakan koperasi pertama kali diterapkan oleh Robert Owen (1771 - 1858), yaitu dalam usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Lalu gerakan koperasi ini dikembangkan oleh seorang pendiri toko koperasi di Brighton – Inggris, yang bernama William King (1786 - 1865). Pada 1 Mei 1828, William King menerbitkan sebuah publikasi bulanan yang bernama “The Cooperator”, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Pada tahun 1844 di Rochdale – Inggris, berdirilah sebuah koperasi modern, sampai pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit koperasi.

Selain di Inggris, koperasi juga mulai berkembang di sejumlah negara. Misalnya, di Jerman koperasi berkembang pada tahun 1818 – 1888, yang dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffeisen. Di Denmark, koperasi berkembang pada tahun 1808 – 1883 yang dipelopori oleh Herman Schulze dan juga oleh Pastor Christiansone yang mendirikan koperasi pertanian. Lalu di Perancis, perkembangan koperasi dipelopori oleh Charles Fourier dan Louis Blanc yang mendirikan Koperasi Produksi yang mengutamakan kualitas barang.

Lalu pada tahun 1862, dibentuklah sebuah Pusat Koperasi Pembelian yaitu CWS (Cooperative Wholesale Society). Dan pada tahun 1896 di London, terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance), maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

-Sejarah koperasi indonesia

Pada tahun 1896 di Purwokerto, Patih Raden Ngabei Aria Wiria Atmaja, mendirikan sebuah Bank Simpan Pinjam dengan model koperasi kredit seperti di Jerman, untuk menolong teman – temannya para pegawai negeri (priyayi), yang makin menderita karena terjerat oleh para “lintah darat” yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Bank tersebut diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” yang artinya Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto, atau dalam bahasa Inggris “The Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”.

Cita – cita tersebut dilanjutkan oleh seorang asisten residen Belanda, yang bernama De Wolffvan Westerrode. Ia pergi ke Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian, karena menurutnya para petani juga perlu dibantu dari jeratan para “lintah darat”. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Ia pun mendirikan lumbung – lumbung desa yang akan dijadikan Koperasi Kredit Padi. Tetapi pada saat itu, pemerintah Belanda berpendapat lain. Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian, dan lumbung – lumbung desa tersebut tidak dijadikan koperasi, tetapi pemerintah Belanda membentuk lumbung – lumbung desa baru, bank – bank desa, rumah gadai, dan centrale kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang merupakan badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh pemerintah.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging. Lalu pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie, yang bertugas menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Komisi ini diketuai oleh Dr. J. H. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.

Pada tahun 1927, dibuat peraturan Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun yang sama, terbentuklah Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, didirikan koperasi Kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan dengan baik, akan tetapi fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengambil keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Pada saat itu dibentuklah SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia). Kemudian tanggal tersebut, ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1960 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Setahun kemudian (1961), diselenggarakan MUNASKOP I (Musyawarah Nasional Koperasi I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Kemudian pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 14 tahun 1965, mengenai prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis) diterapkan dalam koperasi. Pada tahun ini juga, diselenggarakan MUNASKOP II (Musyawarah Nasional Koperasi II) di Jakarta.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 12 tahun 1967, mengenai pokok – pokok perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan Undang – Undang No. 25 tahun 1992, mengenai perkoperasian. Kemudian pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, mengenai kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi. Bapak Koperasi Indonesia adalah Mohammad Hatta.

-Prinsip koperasi

Para ahli mengemukakan prinsip-prinsip kopras

1.   Prinsip - Prinsip Munkner

·      Keanggotaan bersifat sukarela.

·      Keanggotaan terbuka.

·      Pengembangan anggota Identitas sebagai pemilik dan pelanggan.

·      Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis.

·      Koperasi sbg kumpulan orang-orang.

·      Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi.

·      Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi.

·      Perkumpulan dengan sukarela.

·      Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan.

·      Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi.

·      Pendidikan anggota.

2.  Prinsip Rochdale

·      Pengawasan secara demokratis.

·      Keanggotaan yang terbuka.

·      Bunga atas modal dibatasi.

· Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.

·      Penjualan sepenuhnya dengan tunai.

·      Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan.

· Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota.

·      Netral terhadap politik dan agama.

3.  Prinsip Raiffeisen

·      Swadaya.

·      Daerah kerja terbatas.

·      SHU untuk cadangan.

·      Tanggung jawab anggota tidak terbatas.

·      Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.

·      Usaha hanya kepada anggota.

·      Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

4.  Prinsip Herman Schulze

·      Swadaya.

·      Daerah kerja tak terbatas.

·      SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota.

·      Tanggung jawab anggota terbatas.

·      Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan.

·      Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

5.  Prinsip ICA

· Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.

· Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara.

· Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada).

· SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing.

· Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.

· Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

6.  Prinsip / Sendi Koperasi Menurut UU No. 12/1967

· Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.

· Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi.

· Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota.

· Adanya pembatasan bunga atas modal.

· Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

· Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

· Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

7.  Prinsip Koperasi UU No. 25 / 1992

·      Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

·      Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

· Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.

· Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

· Kemandirian.

· Pendidikan perkoperasian.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

            http://boetarboetarzz.blogspot.com/2011/10/sejarah-prinsip-konsep-aliran-koperasi.html

            http://ruswandialfan.blogspot.com/2012/10/pengertian-sejarah-konsep-dan-prinsip.html