-Sejarah koperasi dunia
Gerakan koperasi
pertama kali diterapkan oleh Robert Owen (1771 - 1858), yaitu
dalam usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Lalu gerakan
koperasi ini dikembangkan oleh seorang pendiri toko koperasi di Brighton –
Inggris, yang bernama William King (1786 - 1865). Pada 1 Mei
1828, William King menerbitkan sebuah publikasi bulanan yang
bernama “The Cooperator”, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran
praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Pada tahun
1844 di Rochdale – Inggris, berdirilah sebuah koperasi modern, sampai
pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit
koperasi.
Selain di Inggris, koperasi juga mulai
berkembang di sejumlah negara. Misalnya, di Jerman koperasi berkembang
pada tahun 1818 – 1888, yang dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich
W. Raiffeisen. Di Denmark, koperasi berkembang
pada tahun 1808 – 1883 yang dipelopori oleh Herman Schulze dan
juga oleh Pastor Christiansone yang mendirikan koperasi
pertanian. Lalu di Perancis, perkembangan koperasi dipelopori oleh Charles
Fourier dan Louis Blanc yang mendirikan Koperasi
Produksi yang mengutamakan kualitas barang.
Lalu pada tahun 1862, dibentuklah sebuah Pusat
Koperasi Pembelian yaitu CWS (Cooperative Wholesale Society). Dan
pada tahun 1896 di London, terbentuklah ICA (International
Cooperative Alliance), maka koperasi telah menjadi suatu gerakan
internasional.
-Sejarah koperasi indonesia
Pada tahun 1896 di Purwokerto, Patih Raden
Ngabei Aria Wiria Atmaja, mendirikan sebuah Bank Simpan Pinjam
dengan model koperasi kredit seperti di Jerman, untuk menolong teman –
temannya para pegawai negeri (priyayi), yang makin menderita karena terjerat
oleh para “lintah darat” yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
Bank tersebut diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der
Inlandsche Hoofden” yang artinya Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto,
atau dalam bahasa Inggris “The Purwokerto Mutual Loan and
Saving Bank for Native Civil Servants”.
Cita – cita tersebut dilanjutkan oleh seorang
asisten residen Belanda, yang bernama De Wolffvan Westerrode.
Ia pergi ke Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan
Tabungan menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian, karena
menurutnya para petani juga perlu dibantu dari jeratan para “lintah darat”. Ia
juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Ia pun mendirikan
lumbung – lumbung desa yang akan dijadikan Koperasi Kredit Padi. Tetapi
pada saat itu, pemerintah Belanda berpendapat lain. Bank Pertolongan,
Tabungan, dan Pertanian, dan lumbung – lumbung desa tersebut tidak
dijadikan koperasi, tetapi pemerintah Belanda membentuk lumbung –
lumbung desa baru, bank – bank desa, rumah gadai, dan centrale kas yang
kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang merupakan badan usaha
pemerintah dan dipimpin oleh pemerintah.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan
oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk
memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan Verordening
op de Cooperatieve Vereeniging. Lalu pada tahun 1920, diadakan Cooperative
Commissie, yang bertugas menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.
Komisi ini diketuai oleh Dr. J. H. Boeke sebagai Adviseur voor
Volks-credietwezen.
Pada tahun 1927, dibuat peraturan Regeling
Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun yang sama, terbentuklah Serikat
Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para
pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional
Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia,
didirikan koperasi Kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan dengan baik,
akan tetapi fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk
mengambil keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres
koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Pada saat itu
dibentuklah SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia). Kemudian
tanggal tersebut, ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 140 tahun 1960 tentang penyaluran bahan pokok dan
menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Setahun kemudian (1961), diselenggarakan
MUNASKOP I (Musyawarah Nasional Koperasi I) di Surabaya
untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Kemudian
pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 14 tahun 1965,
mengenai prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis) diterapkan
dalam koperasi. Pada tahun ini juga, diselenggarakan MUNASKOP II (Musyawarah
Nasional Koperasi II) di Jakarta.
Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang –
Undang No. 12 tahun 1967, mengenai pokok – pokok perkoperasian
disempurnakan dan diganti dengan Undang – Undang No. 25 tahun 1992,
mengenai perkoperasian. Kemudian pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1995, mengenai kegiatan usaha simpan pinjam dan
koperasi. Bapak Koperasi Indonesia adalah Mohammad Hatta.
-Prinsip
koperasi
Para ahli mengemukakan
prinsip-prinsip kopras
1. Prinsip - Prinsip Munkner
· Keanggotaan bersifat
sukarela.
· Keanggotaan terbuka.
· Pengembangan anggota
Identitas sebagai pemilik dan pelanggan.
· Manajemen dan
pengawasan dilaksanakan secara demokratis.
· Koperasi sbg
kumpulan orang-orang.
· Modal yang berkaitan
dg aspek sosial tidak dibagi.
· Efisiensi ekonomi
dari perusahaan koperasi.
· Perkumpulan dengan sukarela.
· Kebebasan dalam
pengambilan keputusan dan penetapan tujuan.
· Pendistribusian yang
adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi.
· Pendidikan anggota.
2. Prinsip Rochdale
· Pengawasan secara
demokratis.
· Keanggotaan yang terbuka.
· Bunga atas modal
dibatasi.
· Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota
sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
· Penjualan sepenuhnya
dengan tunai.
· Barang-barang yang
dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan.
· Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan
prinsip-prinsip anggota.
· Netral terhadap
politik dan agama.
3. Prinsip Raiffeisen
· Swadaya.
· Daerah kerja
terbatas.
· SHU untuk cadangan.
· Tanggung jawab
anggota tidak terbatas.
· Pengurus bekerja
atas dasar kesukarelaan.
· Usaha hanya kepada
anggota.
· Keanggotaan atas
dasar watak, bukan uang.
4. Prinsip Herman Schulze
· Swadaya.
· Daerah kerja tak
terbatas.
· SHU untuk cadangan
dan untuk dibagikan kepada anggota.
· Tanggung jawab
anggota terbatas.
· Pengurus bekerja
dengan mendapat imbalan.
· Usaha tidak terbatas
tidak hanya untuk anggota.
5. Prinsip ICA
· Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya
pembatasan yang dibuat-buat.
· Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang
satu suara.
· Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada).
· SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota
sesuai dengan jasa masing-masing.
· Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan
secara terus menerus.
· Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang
erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.
6. Prinsip / Sendi Koperasi Menurut UU No.
12/1967
· Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk
setiap warga negara Indonesia.
· Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi.
· Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing
anggota.
· Adanya pembatasan bunga atas modal.
· Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
· Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
· Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai
pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.
7. Prinsip Koperasi UU No. 25 / 1992
· Keanggotaan bersifat
sukarela dan terbuka.
· Pengelolaan
dilakukan secara demokrasi.
· Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan
jasa usaha masing-masing anggota.
· Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
· Kemandirian.
· Pendidikan perkoperasian.
